Sistem Hukum Pancasila – Asas Konstitusional & Asas Politis – Distributorpemadam.id – Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh.
Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan filsafah dari Negara Republik Indonesia, sedangkan batang tubuh merupakan sumber – sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia (landasan yuridisnya).
Sistem Hukum Pancasila
-
Asas Konstitusional (Struktural)
Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dengan batang- batang tubuh UUD 1945 itu.
Hubungan langsung itu berarti keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pokok – pokok pikiran yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 itu, keduanya mempunyai hubungan yang fungsional.
Jikalau dikaji UUD 1945 ditemukan asas-asas yang relevan dengan hukum perdata, yaitu:
“Asas – asas hukum : asas kesatuan dan persatuan, asas Negara hukum, asas persamaan, asas keadilan, asas kerakyatan, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, asas keseimbangan,
Asas kebebasan yang bertanggung jawab, asas demokrasi ekonomi, asas bhineka tunggal ika, asas kepentingan nasional, asas kepastian hukum.”
Asas – asas ini bersifat abstrak (umum kolektip) oleh karena sudah menjelma di dalam hukum positip, dalam hal ini Hukum Dasar yang tertulis.
-
Asas Politis
Di dalam berbagai Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ditemukan kemauan politik tentang asas – asas yang perlu diperhatikan dalam bidang hukum perdata, seperti Ketetapan MPR II Tahun 1960.
Dalam Tap MPR No. IV Tahun 1978, GBHN hasil Dalam asas politis, ada beberapa pembagian asas yang merupakan sendi dalam sistem hukum Indonesia sebagai berikut:
Asas manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.
Asas usaha bersama dan kekeluargaan, bahwa usaha mencapai cita – cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
Asas demokrasi, demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang- bidang politik, sosial, dan ekonomi serta yang dalam penyelesaian masalah – masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
Asas adil dan merata, bahwa hasil – hasil material dan sipiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa.
Dan bahwa tiap – tiap warga negara berhak menikmati hasil – hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai dharma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan Negara
Asas perikehidupan dalam keseimbangan, keseimbangan antara kepentingan – kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaaan dan akhirat.
Antara kepentingan material dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat.
Antara kepentingan perikehidupan darat, laut dan udara, serta kepentingan nasional dan internasional.
Asas kesadaran hukum, bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepda hukum dan mewajibkan Negara menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
Asas kepercayaan pada diri sendiri, bahwa pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
Asas wawasan nusantara, yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
Dalam pengertian kesatuan politik tercakup pengertian bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum, hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
-
-
Kesimpulan
-
Kedudukan pancasila dalam sistem hukum Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum sehingga pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.
Fungsi Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia tercermin dari 5 (lima) sila yang ada dalam pancasila.
Dimana hal tersebut tercermin dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan cita – cita dan tujuan bangsa Indonesia.
-
-
Saran
-
Karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, maka sikap bangsa Indonesia pun harus menunjukkan sikap yang saling menghormati satu sama lain, tepo seliro dan tenggang rasa sebagai wujud dari ke 5 sila yang terdapat dalam pancasila.
Perwujudan sikap bangsa Indonesia dalam penerapan hukum, adanya sikap tidak ada pandang bulu dan menjauhi sikap diskriminasi, sehingga penegakan hokum dapat tercapai sesuai aturan – aturan yang ada.
Demikian penjelasan artikel diatas tentang Sistem Hukum Pancasila – Asas Konstitusional dan Asas Politis semoga dapat bermanfaat bagi pembaca setia kami.